KOMPAS.com - Sebagai salah satu bank pelat merah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk konsisten membidik penyaluran kredit infrastruktur untuk mempercepat pemerataan ekonomi di Tanah Air.
Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah Kris Indriati mengatakan bahwa upaya tersebut selaras dengan langkah pemerintah untuk mencapai visi Indonesia 2045.
Salah satu fokus dalam visi tersebut menekankan pada pemenuhan prasarana dasar, peningkatan konektivitas, dan pemerataan antarwilayah.
Hasilnya pada akhir 2023, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit infrastruktur sebesar Rp 301,77 triliun sesuai dengan klasifikasi dalam Peraturan Presiden (Perpres) 38 Tahun 2015.
Baca juga: Perpres CCS Dianggap Bakal Perpanjang Usia Bahan Bakar Fosil
Angka tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 15,95 persen year-on-year (YoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 260,25 triliun.
Pembiayaan tersebut disalurkan ke berbagai subsektor, termasuk jalan, transportasi, minyak bumi dan gas (migas) dan energi terbarukan, tenaga listrik, telematika, perumahan rakyat, fasilitas kota, hingga konstruksi.
Dalam kredit infrastruktur tersebut juga termasuk untuk pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jalur kereta api yang menjadi manfaat bagi masyarakat luas.
“(Hal) ini merupakan bentuk komitmen Bank Mandiri untuk terus konsisten menjadi salah satu pendukung penguatan infrastruktur Tanah Air di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” ujar Susana Indah dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (15/2/2024).
Baca juga: Bank Mandiri Salurkan Kredit Infrastruktur Rp 267,92 Triliun
Data menunjukkan bahwa penyaluran kredit infrastruktur terbanyak dialokasikan untuk subsektor transportasi, yang mengalami lonjakan sebesar 24,79 persen YoY menjadi Rp 78,29 triliun pada akhir 2023.
Selanjutnya, pembiayaan untuk subsektor tenaga listrik meningkat 18,34 persen YoY menjadi Rp 51,50 triliun, sementara untuk subsektor telematika naik 13,41 persen YoY menjadi Rp 28,0 triliun.
Peningkatan signifikan juga terjadi pada kredit infrastruktur untuk sektor migas dan energi terbarukan yang tumbuh 30,33 persen YoY menjadi Rp 27,74 triliun.
Susana Indah menilai bahwa sektor infrastruktur memiliki potensi pertumbuhan yang besar di masa depan.
Baca juga: Revisi Aturan PLTS Dinilai Bisa Dorong Pertumbuhan EBT Tanpa Bebani APBN
Berdasarkan riset Bank Mandiri, belanja infrastruktur dalam APBN 2024 diperkirakan akan mencapai Rp 423,4 triliun, naik 6 persen dari proyeksi APBN 2023 sebesar Rp 399,6 triliun.
Kebijakan infrastruktur tahun 2024 akan difokuskan pada dukungan terhadap proyek strategis nasional (PSN) sebagai katalis pertumbuhan ekonomi domestik serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara berkelanjutan.
Target pembangunan infrastruktur termasuk belanja infrastruktur pelayanan dasar seperti transportasi dan konektivitas, pendidikan, kesehatan, serta teknologi, informasi, dan komunikasi.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang.
Baca juga: CEK FAKTA: Gibran Sebut IKN Membuka Titik Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja
Sebagai mitra pemerintah dan agen perubahan, Bank Mandiri meyakini bahwa penyaluran kredit infrastruktur akan terus tumbuh.
“(Karena itu) Bank Mandiri akan konsisten mendukung pembiayaan infrastruktur dari hulu ke hilir, dengan menggunakan keahlian yang cukup luas, sambil tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,” ucap Susana Indah.
Senada dengan Susana Indah, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan bahwa sektor infrastruktur memiliki dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Proyek infrastruktur memiliki efek pengganda yang besar dalam perekonomian, termasuk penciptaan lapangan kerja," tuturnya.
Baca juga: Peran Penting Pembiayaan Infrastruktur Special Mission Vehicle untuk Membangun Negeri
Berdasarkan riset Tim Ekonom Bank Mandiri, dampak ekonomi dari proyek infrastruktur yang diprioritaskan pemerintah, seperti pembangunan jalan tol, light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), kawasan pariwisata, dan kawasan industri dengan total nilai proyek mencapai Rp 430,0 triliun, berpotensi meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar Rp 690,5 triliun.
Selain itu, terdapat potensi penyerapan 2,4 juta tenaga kerja baru dari pembangunan berbagai proyek infrastruktur tersebut.
Dalam jangka menengah dan panjang, pembangunan infrastruktur juga berpotensi memberikan dampak positif bagi industri turunannya, seperti pengadaan listrik dan gas, penyediaan akomodasi makan dan minum, transportasi dan pergudangan, serta industri pengolahan dan properti.